thumbnail

On November 23, 2017 with 2 comments

Hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya sudah dapat dilakukan dalam UU yang berlaku saat ini. Namun hal itu tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memvonis koruptor selama ini.
"Artinya, kalau Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) saat ini sedang mengkaji kemungkinan dibelakukannya hukuman mati bagi koruptor, sebetulnya dalam UU sudah ada mengenai ketentuan itu. Jadi tidak perlu harus dikaji lagi, karena di UU sudah ada," ujar mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga kepada Suara Karya, Kamis (19/7).
Menurut Benjamin, ketidakinginan hakim menerapkan hukuman mati terhadap koruptor bisa jadi karena kepentingan politik atau hal lainnya. Sebaliknya, hakim dalam memutus perkara justru cenderung jauh dari rasa keadilan masyarakat.

"Padahal, saya sangat setuju kalau koruptor itu dihukum mati. Sebab, hukuman mati merupakan upaya pemberantasan korupsi yang memberikan efek jera. Saya sendiri saat menjadi hakim pernah memvonis mati koruptor, kalau tidak salah tahun 1986," ujar Benjamin.
Terkait dengan itu, ia berharap hakim dapat mempertimbangkan vonis mati terhadap koruptor jika memang pantas.
Senada, peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilam Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan, penerapan hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sehingga tidak perlu lagi ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut.
Namun demikian, untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor tidak serta merta diterapkan bilamana negara tidak dalam bencana atau krisis ekonomi.
"Pemberlakuan hukuman mati dapat diberlakukan manakala negara dalam keadaan darurat bencana atau krisis ekonomi. Nah persoalannya, kondisi seperti itu kan tidak bisa dipaksana. Makanya sifatnya hanya tertentu saja," ujarnya menambahkan.
Wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor mencuat setelah ada pernyataan dari anggota Wantimpres bidang hukum dan HAM, Albert Hasibuan. Ia menilai, untuk memberikan efek jera, perlu ada klausul hukuman mati bagi koruptor. Bahkan pihaknya sudah membentuk Tim Kajian Strategi Percepatan Pemberantasan Korupsi (TKSPPK). Dalam tim itu, menurut dia, masalah hukuman mati sempat dibicarakan, termasuk hukuman seumur hidup.
Sumber : Suara Karya, 20 Juli 2012
Albert megakui, hukuman yang dikenakan pada koruptor selama ini masih jauh dari rasa keadilan. Ia mencontohkan hukuman penjara 3 tahun bagi pelaku yang sudah meraup uang negara hingga Rp 30 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaku kriminal lainnya yang dapat hukuman lebih berat.
Ia mengingatkan ucapan Bung Hatta yang menyebut korupsi menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Korupsi pun dianggap sudah berkembang dan mengakar tanpa ada efek jera sedikitpun.
Mantan Anggota Komnas HAM ini mengaku prihatin dengan indeks korupsi Indonesia dimata dunia internasional. Ia menyebut data dari Transparency International tahun 2011 yang menyebut Indeks Korupsi Indonesia berada diurutan 100, sama dengan Djibouti sebuah negara miskin di Afrika.
Contoh lainnya, kata Albert, soal kembali tertangkapnya pegawai Ditjen Pajak oleh institusi penegak hukum. Hal itu dinilai sebagai akibat dari lemahnya hukuman yang dijatuhi oleh hakim yang tidak memberikan efek jera. Sebab itu, katanya, sudah tidak selayaknya hakim menyatakan adanya hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan vonis.
thumbnail

On November 04, 2017 with 2 comments



BERANG: Dewan Komisi III DPRD Kota Pasuruan melempar batu untuk ngetes kualitas bangunan pagar di gedung unit farmasi milik Dinas Kesehatan di Jalan Ir Juanda, Senin (16/10) pagi.(M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

BUGULKIDUL - Komisi III kembali menggelar sidak, Senin (16/10). Kali ini giliran pembangunan unit farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) yang didatangi. Dewan pun berang setelah melihat proyek pembangunan pagar ada yang kurang sempurna. Alhasil, sejumlah anggota dewan yang melakukan sidak itu merobohkan bangunan pagar.
Sesaat setelah tiba di lokasi proyek yang terletak di Jalan Ir Juanda itu, rombongan komisi III langsung memeriksa kondisi pagar. Semen perekat bata merah yang menjadi bahan pembangunan pagar itu memang masih terlihat basah. Hal itu lantas membuat Helmi berinisiatif untuk menekan pagar dengan potongan bambu. Tak pelak, dengan sedikit tekanan yang diberikan, pagar itu langsung koyak.

RICEK: Komisi III juga melihat struktur bangunan pagar unit farmasi.(M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)
Kualitas pengerjaan proyek yang dinilai buruk itu membuat sejumlah anggota Komisi III yang melakukan sidak, geram. Secara bergantian, mereka lantas membongkar bangunan pagar yang masih dalam proses pengerjaan itu. Hal itu dilakukan dengan cara menendang, hingga memukul pagar dengan bambu dan pecahan batu.
“Pembangunan dengan kualitas seperti ini tak bisa dilanjutkan, harus dihentikan dengan cara dibongkar agar dikerjakan ulang,” kata Helmi, ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan.

RICEK: Komisi III juga melihat struktur bangunan pagar unit farmasi.(M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)
Lebih lanjut, ia meminta para pekerja proyek tersebut untuk menghentikan aktifitasnya saat itu juga. Helmi juga menyayangkan keberadaan proyek dengan kualitas semacam itu. Menurut dia, pengerjaan proyek dengan pelaksana CV Putra Mandiri itu telah melanggar ketentuan.
“Kualitasnya sangat jelek. Tentu ini melanggar, bisa kita lihat itu sudah tak sesuai bestek yang ada. Maka dari itu, kami putuskan membuat nota komisi agar proyek ini dihentikan sementara. Agar dikerjakan ulang dengan kualitas sebagaimana mestinya,” tukas M Sodiq, anggota Komisi III DPRD Kota Pasuruan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, dr Bambang Pramono yang juga berada di lokasi proyek itu berjanji, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Bahkan, ia mengaku tak memahami pengerjaan teknis dari proyek senilai Rp 623 juta itu.
“Bangunannya memang milik Dinas Kesehatan, tapi kami tak tahu soal teknis. Karena sesuai kewenangan, secara teknis untuk pengerjaan ditangani dan diawasi langsung Dinas PU Cipta Karya,” tandasnya.
BACA SUMBER
thumbnail

On November 02, 2017 with 3 comments



Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana kepergok mampir makan di salah satu rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.
Momen orang nomor satu di Indonesia itu mampir di rumah makan terekam dalam sebuah video yang diduga diambil salah satu pengunjung rumah makan tersebut.
Video amatir itu kemudian diunggah ke media sosial, salah satunya di akun facebook Mak Lambe Turah. Dalam video berdurasi 1 menit 14 detik itu tampak beberapa anggota paspampres yang mengenakan pakaian batik masuk ke rumah makan.
Mereka sepertinya hendak memeriksa terlebih dahulu apakah tempat yang dituju Jokowi aman atau tidak. Beberapa paspampres pun terlihat berbincang dengan pramusaji restoran untuk memberikan arahan.

Pramusaji berjejer di depan pintu masuk restoran dengan sikap sempurna untuk menyambut kedatangan presiden. Selang beberapa saat kemudian masuk lagi beberapa paspampres dan selanjutnya diikuti Presiden Jokowi.
Sejumlah pengunjung tampak berteriak riuh saat mantan Gubernur DKI Jakarta ini masuk ke rumah makan. Yang mengejutkan, Jokowi tidak mengenakan pakaian resminya hanya kaos oblong tangan panjang, celana olahraga hitam dan sepatu kets.
Jokowi bersama Paspampres langsung menuju lantai dua restoran. Tak lama kemudian dari balik pintu masuk restoran muncul Ibu Negara yang ditemani seorang wanita dan sejumlah staf serta Paspampres.
Video keserdehanaan Jokowi dan Ibu Negara tentunya mendapat sambutan hangat dari warganet.

“Bapak president ku selalu jadi diri sendiri gk mau ribet harus formal segala,,,sederhana di bilang pencitraan,,terus yg suka pamer pake duit rakyat di bangga”kan haaaaaa orang indonesia masih pada waras gk sih ya? Yg bilang ini pencitraan,” tulis akun Yumiie Sputnix.
Lihat videonya di bawah ini :

BACA SUMBER
thumbnail

On October 31, 2017 with 1 comment


Berniat menagih arisan, J (16), warga Jalan Kadir TKR Kelurhaan 36 Ilir, Kecamatan Gandus ini, malah menjadi korban bullying dan penganiayaan yang dilakukan teman-teman sekolahnya yakni AR dan kawan-kawan.
J ditampar dan dipaksa membuka hijab dan masker yang digunakannya saat itu‎‎.
Bahkan, apa yang dilakukan terhadap J, direkam geng AR ini dan diupload di media sosial Instagram.
Merasa malu dan tak senang atas apa yang dilakukan teman-temannya tersebut.
Ditemani ibundanya, akhirnya J membuat laporan di SPKT Polresta Palembang.
Saat berkonsultasi dengan petugas di SPKT Polresta Palembang.
Pelajar di satu SMA Negeri di Palembang ini mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat ia dipanggil AR dengan alasan hendak membayar arisan.
"Saya dipanggil oleh mereka. Selanjutnya, saya ditarik dan diajak ke dalam mobil mereka itu," terangnya kepada petugas.
Selanjutnya, J diajak kawanan ini di depan kolam renang Garuda.
Disana, terjadilah bullying yang dilakukan AR CS kepada J.
"Disana ada teman-teman yang lain pak sudah menunggu, sekitar 2-3 mobil," katanya.
Sembari melapor, J pun menunjukkan video kejadian yang menimpanya tersebut.
Saat itu J yang masih menggunakan seragam sekolah dikerumuni pelajar lainnya.
Sembari menarik masker dan jilbab.
Salah satu geng juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.‎
Bahkan, selanjutnya, setelah ditarik, gadis tersebut pun langsung ditampar.
BACA SUMBER
thumbnail

On October 31, 2017 with 1 comment


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan nasib Alexis, hotel dan griya pijat di Jakarta Utara, yang menjadi buah-bibir selama masa kampanye Pilkada di ibukota. Pemerintah Provinsi DKI menolak memperpanjang izin usaha yang diajukan Alexis.
Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tak heran, sejak resmi dilantik 16 Oktober 2017, setiap hari media dan publik menagih janji ini.
Dalam sebuah kesempatan bertemu dengan editor media massa di Jakarta sebelum dilantik, Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan mengevaluasi Alexis berdasarkan izin usaha dan pembayaran pajaknya.
Nama Alexis yang mencuat dalam perdebatan kampanye Pilkada membuat orang ingin tahu siapa pemilik kegiatan usaha dengan gedung bercorak warna-warni ini. Alexis diambil dari nama pemiliknya, pengusaha Alex Tirta. Siapa dia? Berikut informasi yang dikumpulkan dari sejumlah pemberitaan.
Dikenal sebagai pemilik usaha tempat hiburan malam yang paling besar di Jakarta. Selain Alexis, yang selama ini mengaku sebagai griya pijat dan hotel.
Alex Tirta juga aktif menjadi pengurus olahraga bulutangkis. Dia disebut menggemari cabang olahraga penyumbang medali emas bagi Indonesia di berbagai ajang dunia. Alex Tirta terpilih sebagai Ketua Umum Pengprov PBSI DKI Jakarta 2015-2019. Kepengurusan PBSI Pusat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengangkat Alex Tirta sebagai Wakil Ketua Umum I untuk periode 2016-2020. (rapplers/SAS/HF)
BACA SUMBER
thumbnail

On October 29, 2017 with No comments


Jakarta – Belum sebulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dilantik menjadi pemimpin Jakarta yang baru sudah harus menghadapi permasalahan klasik di Jakarta yang terjadi setiap tahunnya, yakni banjir.

Musim penghujan yang mulai terjadi di bulan Oktober ini membuat beberapa titik di Jakarta kembali terendam banjir. Salah satunya di Jatipadang, Pasar Minggu.
Warga di sana kemudian mulai membanding-bandingkan bagaimana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan dalam menangani banjir yang kini tiap tahun pasti melanda Jakarta.
Salah seorang warga mengatakan, baik Ahok maupun Anies sudah terlihat berupaya untuk menangani masalah banjir ini namun belum maksimal.
Ia lantas mencontohkan upaya Ahok dalam mengeruk Kali Pulo yang menjadi biang banjir pada 2016 lalu. Namun pengerukan tersebut tidak lantas membuat banjir di wilayahnya menghilang.
“Ahok waktu itu sudah ada upaya pengerukan, tapi hasil pengerukannya itu malah ditaruh di pinggir-pinggir kali, dan tiap tahunnya tetap kena banjir,” kata warga yang enggan disebutkan namanya ini.

Ia menilai Anies yang baru menjabat hanya memantau saja dan disebutnya lamban dalam penanganan.
Anies juga tidak mempunyai inisiatif untuk memberikan bantuan kepada warga yang terkena banjir. Bahkan warga harus membenahi sendiri tanggul-tanggul dengan biaya swadaya.
“Tanggul yang jebol saja yang ditanggung dananya oleh pemerintah, untuk membenahi tanggul yang lain pakai swadaya masyarakat juga,” ujarnya.
(samsul arifin – harianindo.com)
BACA SUMBER
thumbnail

On September 23, 2017 with No comments


Akhir-akhir ini, pengguna robot seks kian menjamur di belahan dunia, mulai dari asia, eropa, amerika dan negara-negara maju lainnya. akan tetapi perkembangan yang pesat juga diikuti dengan dampak atau sisi gelap penggunaan robot seks di dunia nyata.


liputan6.com
Dikutip dari liputan6.com (05/08/2017), meski robot seks memiliki banyak manfaat untuk manusia, akan tetap para ahli memperingatkan bahwa robot seks menimbulkan masalah serius dari sisi moral dan etis. artinya bagi para pengguna boneka mereka bisa jadi terisolasi secara sosial dan bahkan sampai kecanduan mesin buatan tersebut.

"Ini sangat menyedihkan karena hanya menyediakan hubungan satu arah, jika orang sudah terikat dengan robot itu, akan sangat mengkhawatirkan. Anda mencintai sebuah benda yang tidak bisa mencintai Anda kembali." kata Sharkey peneliti dari Emeritus Robotika dan Kecerdasan Buatan di Universitas Sheffield dan pendiri FRR seperti dilansir liputan6.com.

Yang lebih mengkhawatirkan, saah satu produsen boneka seks asal negeri matahari Jepang mulai menjual boneka seks dibawah umur untuk para pedofil. Perusahaan tersebut juga diciptakan oleh seorang yang mengaku pedofil yang tidak pernah melukai seorangpun kare menggunakan boneka tersebut yakni Shin Takagi.

Meskipun dengan adanya keberadaan robot tersebut dapat mengurangi dan mencegah pelecehan seksual terhadap anak dan wanita, akan tetapi dar laporan tersebut memperingatkan bahwa keberadaannya akan memperburuk masalah.

Menurut Profesor Filsafat dan ahli etika robot, Patrick Lin dari Politeknik California mengatakan ada kekhawatiran khusus bahwa boneka tersebut dapat memperkuat objektivitas pada perempuan dan mempengaruhi interaksi antar manusia.

"Robot seks adalah studi kasus yang menarik..., Kita berinteraksi dengan robot yang dapat dipersonalisasi (sesuai keinginan pengguna)...Apakah itu berarti kita tidak ingin berinteraksi dengan manusia lagi karena lebih mudah berbicara dengan robot atau lebih mudah terlibat dalam kepuasan seksual dengan robot itu?" " kata Wynsberghe seperti dilansir The Guardian.

Bagaimana menurut pendapat kalian tentang keberadaaan boneka satu ni.